CITA-cita membentuk liga sepak bola profesional memang cuma mudah diucapkan, tetapi sangat sulit direalisasikan. Di dunia sepak bola yang paling maju sekalipun, membentuk liga profesional adalah proses panjang karena kosakata ”profesional” memang begitu kompleks. Itu bukan sekadar bangunan fisik stadion atau tempat latihan, atau pejabat dengan jas dasi perlente, atau segepok uang, tetapi profesional juga menyangkut aspek gaya hidup, perilaku, dan manajemen.
Inggris, misalnya, selama dua dekade mati-matian membentuk liga sepak bola profesional dengan basis industri yang kokoh. Selama 20 tahun, kemajuan demi kemajuan dicapai di hampir semua aspek bisnis, kecuali justru aspek terpenting, prestasi tim nasional. Di satu sisi, Premiership adalah liga profesional terbaik ditinjau dari sisi bisnis dan jangkauan dampaknya yang menerobos batas-batas kontinen. Namun, setelah 20 tahun, liga ini tak sukses membentuk tim nasional tangguh.
Contoh lain adalah J-League. Liga profesional Jepang ini dibentuk juga sekitar 20 tahun lalu. Sebelum 1992, Jepang tidak mengenal liga profesional, yang ada semi-amatir karena klub-klub yang bertanding disponsori perusahaan tertentu. Pemain yang tampil adalah pegawai yang digaji karena mereka bekerja di perusahaan semisal Yamaha, Nissan, atau Mitsubishi. Namun, sejak 1992, saat J-League diinaugurasi, mereka melakukan revolusi total terhadap manajemen klub. Perusahaan tetap menjadi tulang punggung klub, tetapi sudah dilepaskan sama sekali dari sisi finansial dan bisnis. Para pemain pun profesional murni yang dibayar karena jasa mereka bermain bola.
Revolusi sepak bola Jepang terbilang sukses setelah dua dasawarsa. Mereka kini bukan saja paling disegani di Asia, melainkan juga mampu menembus deretan elite Eropa dan Amerika Latin di tingkat dunia. Tim putri Jepang bahkan baru-baru ini mengukuhkan diri sebagai juara dunia.
Dari Inggris dan Jepang, Indonesia seharusnya bisa banyak belajar tentang bagaimana membentuk liga sepak bola profesional. Cita-cita kepengurusan baru PSSI untuk mencetak liga profesional lewat basis klub-klub profesional harus dilandasi niat tulus untuk membangun sepak bola dan mencetak prestasi yang lebih baik. Namun, tidak seperti Inggris atau Jepang, kompleksitas masalah di Indonesia memang sangat tinggi. Belum lagi adanya masalah keunikan sejarah persepakbolaan Indonesia yang tidak dirasakan Jepang atau Inggris.
Dalam sejarahnya, sepak bola Indonesia memang dibangun dengan semangat amatirisme oleh bond atau perserikatan. Basis amatirisme inilah yang kemudian menjadi tulang punggung sepak bola Indonesia hingga sekarang. Sepak bola profesional yang coba dibangun lewat Galatama pada 1979 sebenarnya merupakan revolusi besar. Namun, sayangnya, basis profesional itu tidak dilindungi oleh hukum yang ketat sehingga Galatama hancur luluh oleh judi dan suap. Pada saat yang sama, basis amatirisme perserikatan justru semakin kokoh lewat mekanisme fanatisme daerah.
Pada 1994, PSSI coba mencari solusi dengan mempersatukan Galatama dan Perserikatan menjadi kompetisi semiprofesional Liga Indonesia. Sayangnya, dalam cetak birunya, infrastruktur profesionalisme tidak dijalankan dengan timeline yang ketat, bahkan cenderung diabaikan. Klub-klub eks perserikatan, yang kemudian mendominasi liga sampai musim 2010-2011, tak pernah didorong keras untuk menjadi profesional. Persyaratan profesional yang dikumandangkan PSSI sejak 2007 tak pernah tegas dilaksanakan.
Munculnya Liga Primer Indonesia (LPI) yang semula dicita-citakan sebagai barometer liga profesional pun akhirnya membuahkan problem tersendiri. Bukan saja karena LPI terbukti hanya menjadi wahana untuk merebut kekuasaan, melainkan juga kompetisi itu tak pernah diselesaikan karena hanya berlangsung setengah musim. Bagi PSSI, kompetisi LPI, meski sudah resmi dibubarkan, tetap menjadi masalah besar karena mereka ”harus” dileburkan ke dalam liga profesional yang segera berputar Oktober mendatang. Ini sesuai perintah Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).
Sejarah berulang. Pada 1994, PSSI memaksakan bond-bond perserikatan menjadi profesional. Sekarang, klub-klub eks LPI pun dipaksakan bergabung ke liga profesional lewat merger atau penggabungan dengan klub anggota PSSI. Ironisnya, untuk membangun liga yang baru, PSSI kemudian membubarkan kompetisi baku. Tanpa mekanisme kongres, PSSI membubarkan kompetisi Liga Super Indonesia (LSI) yang sudah terstruktur sejak 1994. Keputusan Komite Eksekutif PSSI tentu berdampak sangat besar, terutama pada ”bangunan kompetisi” sepak bola itu sendiri. Dengan pembubaran itu, PSSI menafikan struktur baku kompetisi yang diikuti oleh 18 klub LSI, 36 klub divisi utama, 14 klub divisi satu, dan 12 klub divisi dua.
Pembentukan kompetisi baru ini juga menjungkirbalikkan seluruh logika kompetisi karena klub-klub yang sudah berjuang untuk promosi diabaikan begitu saja keringat, darah, dan air matanya. Persiraja Banda Aceh, Mitra Kukar, Persiba Bantul, dan Persidafon Dafonsoro adalah tim-tim yang perjuangannya disia-siakan.
Pada akhirnya, persyaratan profesional yang digariskan AFC, yakni legal, keuangan, infrastruktur, sumber daya manusia, dan sporting, adalah sekadar alat. Kelima aspek ini praktis bisa dipenuhi jika ada kemauan keras dan modal finansial. Yang sulit adalah profesional dalam arti perilaku. Bukan saja bagi klub peserta kompetisi, melainkan juga pengurus PSSI untuk memahami arti profesional sebenar-benarnya, tanpa muatan apa pun kecuali memajukan sepak bola Indonesia.
